Ironi Pendidikan di Pulau Garam

            “114 Siswa Tak Ikut Unas, Mayoritas Lantaran Memilih Menikah” Begitulah salah satu judul berita di radarmadura.co.id beberapa saat lalu menjelang UN. Berita yang menginformasikan banyaknya siswa yang lebih memilih kawin daripada berjuang menghadapi ujian nasional ini menjadi ironi tersendiri bagi dunia pendidikan kita, bahkan hal ini juga turut memberikan stigma negatif terhadap orang-orang Madura yang hampir setiap tahun menjelang UN angka siswa yang kawin menjadi sorotan tersindiri bagi banyak media.

            Hal ini juga cukup menggambarkan kepada kita bagaimana minimnya kesadaran masyarakat Madura akan pentingnya pendidikan bagi mereka sebagai salah satu jalan untuk merubah nasib mereka dan memakmurkan mereka. Di sisi lain, berita tersebut juga sedikit-banyak memberi pesan terhadap kita bagaimana perasaan para siswa-siswi Madura yang lebih mempercayakan nasibnya kepada bakal calon istri dan suaminya daripada Ijazah SMA yang akan dia dapatkan setelah lulus nanti yang bisa kita anggap sebagai wujud dari pemerintah atas program pendidikannya.

            Gayung bersambut, kata berjawab. Tidaklah heran jika BPS menempatkan empat kabupaten di Madura di delapan terbawah Indeks Pembagunan Manusia terendah di Jawa Timur pada tahun 2012. Bahkan Kabupaten Sampang berada pada urutan terbawah. Hal ini juga menjadi jawaban dan akibat akan buruknya minat pada pendidikan masyarakat Madura serta Pendidikan itu sendiri dan tentunya hal ini harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,dan daerah lebih khususnya.

            Lantas kemanakah peran pemerintah selama ini yang seolah membiarkan berita ini selalu hangat di berbagai  media setiap tahunnya dan apa saja kendala yang menjadikan hampir 70 persen warga di Madura masih berpendidikan dibawah SMA(Radar Madura 2014) ?

Bersandar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam essay yang singkat ini akan coba penulis sampaikan berbagai pengalaman selama 12 tahun mengenyam pendidikan di Madura dan solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

Paradigma Primitif dan Kemiskinan

“Halah, yog. Mereka itu belajar dan disekolahkan sama orang tuanya bukan agar mereka pinter, tapi biar mereka nggak ngerepotin orang tuanya di sawah dan dirumah yog. Ntar kalau sudah bisa baca-tulis dan udah cukup umur berhenti deh sekolahnya dan udah mulai bantu orang tuanya ke sawah, atau jadi kuli bangunan yog.”

 Begitulah sepenggal celetukan mantan guru SD saya di SDN Telang 2, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang mungkin tiga tahun lagi akan pensiun ketika saya tanya berapa anak-anak didiknya saat ini yang berhasil melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi ataupun setingkat SMA .

Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan mengingat ketika saya menjadi muridnya, dari sekitar 25 murid termasuk saya, hanya 6 anak saja yang berhasil melanjutkan pendidikannya sampai perguruan tinggi. Sisanya ada yang tamat SMA, SMP, SD bahkan pada saat saya masih duduk di kelas lima teman saya sudah ada yang berhenti sekolah dan memilih untuk kawin. Nasib teman-teman SD sayapun kini bisa dibilang cukup memprihatinkan. Ada yang baru saja pulang menjadi Tenaga Kerja Indonesia illegal di Malaysia, dia pernah bercerita pada saya kalau dia pernah ditahan kurang lebih dua minggu oleh aparat disana. Ada yang menjadi TKI di Arab Saudi, buruh tani, dan yang lebih parah lagi menjadi curanmor.

Mereka yang seperti ini kebanyakan merupakan teman-teman saya yang putus atau berhenti sekolah hanya sampai jenjang SD ataupun SMP yang oleh orang tuanya dipaksa untuk bekerja dan disegerakan untuk kawin. Tak ada yang salah sebenarnya terhadap teman-teman SD saya dulu, bahkan mereka adalah anak-anak yang ulet, rajin dan tak kalah cerdas. Mereka selalu datang ke sekolah setengah jam sebelum bel sekolah berbunyi, mereka juga tak pernah membolos. Namun himpitan ekonomi serta pola pikir orang tua para tonggak bangsa inilah yang akhirnya memutus semangat belajar mereka. Orang tua mereka selalu beranggapan bahwa anak petani ya akan menjadi petani, anak pemulung ya akan menjadi pemulung. Mustahil anak petani dan pemulung bisa menjadi menteri.Paradigma seperti inilah yang jika dibiarkan akan menjadi tembok besar yang menghalangi kemajuan masyarakat Madura. Dan sudah menjadi tugas bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah khususnya yang melalui kebijakannya diharapkan mampu merubah paradigma tersebut dari masyarakat Madura.

Minimnya Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan.

            Di era otonom seperti saat ini, kebijakan pemerintah daerah sangat vital perannya untuk menentukan kualitas pendidikan daerahnya. Hal inilah yang menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi penulis mengingat pemberitaan hangat tentang buruknya pendidikan di Madura semakin panas di kuping setiap tahunnya. Desentralisasi pendidikan yang sebenarnya telah memberi ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menentukan strategi serta apresiasi terhadap keberanekaragamankemampuandan kondisi daerah dan rakyatnya(Manulang 2014) seolah tak ada artinya. Pemerintah daerah justru dirasa kurang tanggap dan mandul untuk melahirkan kebijakan serta gagasan yang mampu menjawab akan permasalahan tersebut.

Penutup

            Minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan masyarakat Madura berimbas pada minimnya sumberdaya manusia yang berkualitas disana. Hal ini jika dibiarkan terlalu lama tentu akan menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja yang dapat merugikan masyarakat Madura sendiri. Oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan untuk segera melalui permasalahan yang penulis anggap sudah kritis dan kronis. Antara lain, pemerintah daerah harus segera tanggap memberikan konseling bukan hanya padaanak tetapi pada para orang tuanya akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya.

            Selain itu, Membuat program khusus untuk kesejahteraan anak di Madura dirasa sangat perlu. Program tersebut sudah terbukti ampuh untuk menyadarkan orang tua para pemulung di kawasan TPAS Tamanyapa, Kecamatan Mangala, Makassar.sejak 2009. 90 orang anak di antara 500 orang lebih anak pemulung mendapat bantuan tabungan masing-masing senilai Rp1,5 juta(Jurnal Nasional 2012). Program yang seperti inilah yang diharapkan juga mampu diterapkan di Madura sehingga mampu menarik pelan-pelan anak-anak ke sekolah dari pekerjaannya atau dari penghulu KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Jondar, Aloysius, 2003. Konsep-konsep Sosiologi dan Politik. Lutfansah Mediatama, Surabaya

Siregar, Ashadi, 2011. Democratic Governancedan Hak Azasi Manusia : Makna Kebebasan Pers dalam Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Vol.14, Nomor 3, Maret)

Jurnal Nasional. Jurnal Nasional. 2 28, 2012. http://www.jurnas.com/halaman/9/2012-05-24 (accessed 5 8, 2014).

Manulang, Marihot. Pak Guru Online. 5 7, 2014. http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi_pendidikan.html (accessed 5 8, 2014).

Radar Madura, Jawa Pos. Jawa Pos Radar Madura. 2 20, 2014. http://radarmadura.co.id/2014/02/70-persen-pendidikan-di-bawah-sma-sdm-madura-masih-rendah/ (accessed 5 8, 2014).